Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (disingkat Ditjen KI atau DJKI) merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Ir. Razilu, M.Si., CGCAE
Sekertaris Direktorat Jenderal	Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri	Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis	Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
Direktur Teknologi Informasi	Ika Ahyani Kurniawati, S.H., LL.M.
Direktur Penegakan Hukum	Kombes Pol. Arie Ardian Rizhadi, S.I.K., M.Si.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	-
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi	-
Situs web
https://dgip.go.id

Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.