Hak istimewa kerajaan
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Hak istimewa kerajaan adalah sebuah badan dari otoritas adat istiadat, hak dan imunitas, yang diakui dalam hukum umum dan, terkadang, dalam yuridiksi hukum sipil yang ditujukan kepada monarki, terutama kepada penguasanya sendiri.[1] Hal ini diartikan saat beberapa kekuasaan pemerintah eksekutif, yang dipegang oleh seorang penguasa monarki dengan penghormatan kepada proses pemerintahan kenegaraan, dilakukan.
Di kebanyakan monarki konstitusional, hak istimewa individual dapat ditiadakan oleh parlemen, meskipun di Britania Raya, hak istimewa kerajaan ditujukan kepada kepala pemerintahan dan prosedur hukum khusus membolehkan parlemen untuk menantang klaim perdana menteri untuk menggunakan 'hak' dari kekuasaan reserve semacam itu.[2]
Meskipun beberapa kepala negara republik juga memegang kekuasaan serupa, mereka tidak membutuhkan sesuatu yang sama dalam setiap yuridiksi, dan memiliki sejumlah perbedaan fundamental dalam metode penegakan dan kekuasaan yang tersedia untuk Kepala Eksekutif negara.
Di Inggris, meskipun kekuasaan hak istimewa aslinya dipegang oleh penguasa yang bertindak sendiri, tanpa persyaratan bagi perhatian perlementer (setelah Magna Carta), sejak kenaikan tahta Wangsa Hanover, kekuasaan tersebut umumnya dipegang atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet, yang meneruskannya kepada Parlemen, yang dilakukan secara eksklusif, kecuali dalam hal-hal Keluarga Kerajaan, sejak setidaknya zaman William IV.
Biasanya dalam demokrasi liberal yang memegang monarki konstitusional serta negara kebangsaan, seperti Denmark, Jepang atau Swedia, hak istimewa kerajaan dijadikan sebagai fungsi seremonial dari kekuasaan negara.
