DR. H. Muhammad Feisal Tamin, SSEP. (lahir 15 Juni 1941
) adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Gotong Royong.
Fakta Singkat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia ke-12, Presiden ...
Tutup
- 1954: Sekolah Rakyat
- 1957: SMP Negeri
- 1960: SPMA Negeri
- 1963: Orientation on Public Administration
- 1964: Bachelor on Arts SEP
- 1967: Sarjana (Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik)
- 1985: Lemhanas (KRA XVIII)
- 2010: S3 (Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan)
Jabatan struktural
- 1960: Petugas teknis pada Cotton Station (PPN Nusatenggara)
- 1961–1964: Staf Direktorat Landreform Landuse Departemen Agraria RI
- 1964–1968: Sekretaris Direktorat Landereform Landuse Direktorat Agraria Departemen Dalam Negeri RI
- 1968–1975: Kepala Bagian Penyuluhan/Humas Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri RI
- 1975–1978: Kepala Bagian Humas/Penerangan Departemen Dalam Negeri RI
- 1978–1989: Kepala Biro Humas/Juru Bicara Departemen Dalam Negeri RI
- 1978–1989: Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga
- 1990–1994: Merangkap Staf Ahli Menteri Bidang Kesejahteraan Masyarakat RI
- 1994–1998: Diretur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri RI
- 1998–1999: Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI
- 1998-1999: Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum
Jabatan non struktural
- 1962–1967: Sekretaris II Badan Nasional Penyediaan Tanah/Landuse untuk Tanaman Gula
- 1976–1989: Ketua I Bako Humas Pusat
- 1978–2007: Ketua I Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional
- 1978–1983: Anggota DPP Majelis Ulama Indonesia
- 1984–1989: Ketua Komisi I (Bidang Politik & Pemerintahan) Dewan Siaran Nasional
- 1986–1990: Anggota Badan Sensor Film
- 1988–1993: Anggota Komite Seleksi Nasional dan Dewan Juri FFI
- 1979–1989: Anggota Pengurus Badan Ta'Mir Masjid Istiqlal
- 1985–1995: Pembina Lasqi Pusat; Pembina Utama: 1995–2004
- 1983–1987: Penasehat HSBI Pusat
- 1986–1991: Ketua Bidang Penerangan Ikatan Alumni Lemhanas
- 1991–1994: Ketua Bidang Kekeluargaan Ikatan Alumni Lemhanas
- 1986–1994: Lembaga Pertahanan Nasional (Anggota Pokja Politik Dalam Negeri, Anggota Pokja Sumber Daya Alam, dan Penilai/Penguji TASKAP)
- 1990–1991: Anggota Pengarah Panitia Nasional Pameran Indonesia di Amerika
- 1983–1993: Anggota Tim Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Narkotika
- 1982–1989: Anggota Tim Penerangan Haji dan Umroh Pusat
- 1971–1994: Lembaga Pemilihan Umum (sebagai Kelompok Penghubung), Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992
- 1990–1998: Ketua Bakor Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
- 1990–1998: Anggota Badan Telekomunikasi Nasional (dilantik oleh Presiden RI)
- 1994–1998: Pengurus Pusat PMI, 1990-1994 Anggota, 1994-1999 Ketua
- 1991–1995: Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia
- 1992–1999: Anggota Pimpinan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Umat
- 1993–1999: Wakil Ketua Pokja dan Pengarah Baziz Tingkat Nasional
- 1994–1998: Anggota Komisaris Indofarma
- 1994–2000: Ketua Badan Pengguna Jalan Nasional
- 1995–1999: Anggota Dewan Komisaris Badan Pengelola Jatiluhur
- 2005–kini: Ketua Dewan Pembina Koalisi Masyarakat untuk Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (KOMWAS PBB)
- 2004–kini: Ketua Dewan Pembina Yayasan KORPRI (Korps Pegawai Negeri Indonesia)
- 2003–kini: Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara
- 2005–kini: Pembina Surat Kabar Madina
- 2012–kini: Pembina Utama Smart Wali Nusa
- 1966: Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Jakarta
- 1998–1999: Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berdasarkan Keputusan Presiden
- 1999–2004: Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Hasil Pemilihan Munas)
- 2002–kini: Ketua Dewan Pembina Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia (Yayasan KORPRI)
- 1992: Satyalancana Karya Satya Kelas I dari Presiden RI
- 1994: Satyalancana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden RI
- 1995: Bintang Jasa Utama RI
- 1996: Citra Abadi Pembangunan Nasional dari Lembaga Prestasi Indonesia
- 2000: The Best Award Personal Executive Tingkat Nasional
- 2002: Anugerah Peniti Emas dari Menteri Kominfo / Bakohumas (Penghargaan sebagai ex-Karo Humas & Jubir Terbaik Pemerintah)
- 2003: Maheswara Tingkat III dari Gubernur Lemhanas
- 2004: Anugerah Dane Pandita Gama Samaguna & Tokoh Pengemban Citra Utama dari Masyarakat dan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat (terkait putera pertama NTB yang menjadi Menteri)
- 1964-1975: Pimpinan Umum/Redaksi/Penanggung Jawab majalah Penyuluhan Landform
- 1976-1988: Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab Majalah Mimbar Depdagri
- 1996-2001: Dewan Redaksi Majalah Telstra, Lemhanas
- 1999-2004: Pendiri/Pimpinan Umum Majalah Netral (Suara Korpri)
- 2000-2014: Penasehat Mingguan Madina
Buku
- 1990: Membangun Komunikasi Politik, Interaksi Pers-Pemerintah dan Masyarakat
- 1993: Demokrasi Pancasila, Beberapa Catatan Penerapannya
- 1996: Pembangunan Daerah, Tinjauan Kebijakan dan Implementasi
- 1997: Penataan Ruang Wilayah Bangsa dan Pemukiman Berwawasan Lingkungan
- 2000: Netralitas KORPRI demi NKRI
- 2002: Good Governance, Tata Kelola Pembangunan yang Bertanggungjawab
- 2002: Budaya Kerja Aparatur
- 2003: Wawasan Pembangunan Berkelanjutan
- 2004: Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara
- 2004: Pelayanan Publik, Reposisi Peran dan Fungsi Institusi Pemerintahan
- 2010: Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanahan, Struktur Kelembagaan dan Profesionalitas Aparat terhadap Pelayanan Sertifikasi Tanah (Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan)
Majalah/Harian
- Posisi Strategis Humas, perlukan SDM Berkualitas dan Profesional (Majalah Mimbar Depdagri, Edisi IV, 1978)
- Menajamkan Reformasi Birokrasi (Majalah Netral, Mei 2002)
- Politisasi dan Profesionalisasi Birokrasi (Sinar Harapan, 22 Juli 2002)
- Butuh Disiplin Tinggi Menyehatkan di Birokrasi (Media Indonesia, 6 Februari 2003)
- Relevansi Ilmu Adminstrasi bagi Perumusan Kebijakan (Sinar Harapan, 21 Maret 2003)
- Kebijakan Penataan Perangkat Daerah (Majalah Pusdiklat Regional, 31 Mei 2003)
- Transformasi Budaya Kerja Aparatur Negara (Sinar Harapan, 15 Januari 2004)
- Netralitas untuk Wujudkan Birokrasi Profesional (Figur, 11 September 2007)
Dompu, Sumbawa, NTB, Hindia Belanda
