Loading AI tools
badan kementerian di Indonesia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Kemen PUPR RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia | |
---|---|
![]() | |
Gambaran umum | |
Dasar hukum pendirian |
|
Bidang tugas | Pekerjaan umum dan perumahan rakyat |
Alokasi APBN | Rp 146,98 (2024) |
Susunan organisasi | |
Menteri | Basuki Hadimuljono |
Sekretaris Jenderal | Mohammad Zainal Fatah |
Inspektur Jenderal | T. Iskandar |
Direktur Jenderal | |
Sumber Daya Air | Bob Arthur Lombogia |
Bina Marga | Hedy Rahadian |
Cipta Karya | Diana Kusumastuti |
Perumahan | Iwan Suprijanto |
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Herry Trisaputra Zuna |
Bina Konstruksi | Rachman Arief Dienaputra |
Kepala Badan | |
Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Yudha Mediawan |
Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | Khalawi |
Staf Ahli | |
Keterpaduan Pembangunan | Maulidya Indah Junica |
Ekonomi dan Investasi | Dadang Rukmana |
Sosial Budaya dan Peran Masyarakat | Abram Elsajaya Barus |
Hubungan Antar Lembaga | K. Arsyad |
Teknologi Industri dan Lingkungan | Endra S. Atmawidjaja |
Alamat | |
Kantor pusat | Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
Situs web | www |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:[1]
Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:[1][2]
Terdapat lima staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaatswerken. Di lingkungan pusat pemerintahan, hal ini dibina oleh Departement van Verkeer-en-Waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari Departement van Gouvernements Bedrijven dan Departement van Burgerlijke Openbare Werken. Dep. V&W dikepalai oleh seorang direktur, yang membawahi beberapa afdeling dan dienst sesuai dengan tugas/wewenang departemen ini.
Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onderafdelingen: Landsgebouwen, Wegen, Irrigatie & Assainering, Waterkracht, Constructiebureau (pembangunan jembatan), Havenwezen (pelabuhan), Electriciteitswezen (kelistrikan) dan Luchtvaart (penerbangan sipil).
Organisasi PU (Openbare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut:
Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam AWR (Algemeen Waterreglement) 1936, BWR (Burgerlijke Woningsregeling) 1934 dan "WVO (Wegverkeersordonnantie)/WVV (Wegverkeersverordening).
Setelah Belanda menyerahkan dalam perang Pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam tiga wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur. Tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut.
Di bidang pekerjaan umum, di tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut di atas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor pusat "V & W" di Bandung dinamakan Kotubu Bunsitsu (交通部分室 ). Sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O.), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O.), "Pekerjaan Umum" (P.U.), disamping doboku (土木 ) lazim dipergunakan.
Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karesidenan-karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama zaman Hindia Belanda, di samping menurut sistem Jepang.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah.
Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka pada menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung dengan mengambil tempat bekas gedung V&W (kini dikenal dengan nama "Gedung Sate").
Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").
Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.
Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:
Kementerian Perhubungan dan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen pra-federal yaitu:
Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.
Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G30S/PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:
Setelah peristiwa G30S/PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.
Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.
Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu asas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.[3]
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Unsur | Perpres 15/2015 | Perpres 135/2018 | Perpres 27/2020 |
---|---|---|---|
Unsur pembantu pimpinan |
|
|
|
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal) |
|
|
|
Unsur pengawas |
|
|
|
Unsur pendukung (Badan) |
|
|
|
Staf ahli |
|
|
|
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.